Oleh: Ade Chandra
Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X
Dinamika Politik Lokal; Antara Pertarungan State, Capital dan Civil Society
Oleh: Ade Chandra*)
Abstract
Although politicsl reformation in this country has happened since ten years ago, there is no signal about when and how democracy and decentralization transition can be ended by finding government management system, and politics system which can increase the quality of life and societies prosperity. What we can see today is this country is nothing compared to world socities civilization. The citizen is poorer and hopeless, fear to face future. Government (state), central and local is busy with their “greed”. Meanwhile, the farmers are never respected and their fate is always pawned because there is no government attention.
Key words; Reformation, state, capital, civil society, desentralization
Pendahuluan
Angka pengangguran terus bertambah akibat langkanya lapangan pekerjaan. Pemerintahan “sakit”, investor (capital) lalu diundang agar membuka usaha diwilayahnya. Dengan seperti ini pemerintah berharap investasi usaha tadi akan mengurangi pengangguran dan tentu saja, PAD! Naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat belakangan ini telah menambah daftar penyakit sosial. Orang kini gampang sekali panik, terprovokasi oleh isu-isu tak jelas, menyalahkan orang lain dan cepat menarik kesimpulan sendiri. Angka kriminalitas naik seiring bertambahnya jumlah rakyat miskin. Sementara ruang sosial kewalahan mengahadapi fragmentasi masyarakat akibat kian melemahnya komunikasi dan interaksi yang tadinya berlangsung secara mekanis. Solidaritas sosial telah hilang, ikatan kekerabatan dianggap tak membantu banyak dalam menghadapi keadaan sulit ini. Pilar religi diguncang munculnya isme-isme baru yang cenderung ekslusif dan menganggap nista kelompok yang berlainan paham. Inilah wajah faktual masyarakat (civil society) kita yang kian pesimis dan apatis. Tadinya ada keyakinan kuat, bahwa atmosfir desentralisasi dan demokrasi, termasuk di aras lokal, akan mengubah keadaan menjadi kian beradab. Asumsinya adalah, melalui desentralisasi (otonomi) dan demokratisasi maka upaya-upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat berpeluang besar akan terwujud. Mungkin optimisme kita agak berlebihan sehingga terjebak dalam eforia perubahan itu sendiri. Kesadaran baru mulai muncul, ternyata atmosfir yang berhembus dan dihirup bukanlah proses bim-salabim dalam sekejab sekali jadi. Bila atmosfir merupakan cerminan seluruh keadaan dan perasaan, nilai dan harapan, maka ia adalah hasil dari tarik menarik berbagai kekuatan yang bersaing secara dinamis, menandakan perubahan, baik cara berpikir, sikap dan tindakan manusia di dalamnya. Perilaku dan cara-cara kita memaknai demokrasi sangat berjauhan, bahkan melunturkan semangat dan cara-cara yang menghargai keberagaman, menindas potensi lokal, *) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi STPMD Yogyakarta 61
Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X
menghancurkan mekanisme komunal, dan menjadikan kita sangat individual. Lucunya lagi, banyak pihak kemudian yang menyesali derasnya reformasi, mengkambinghitamkan demokrasi. Diam-diam tapi lantang, banyak orang lalu berpikir romantisme; merindukan sistem lama yang sentralistik, mengagung-agungkan lagi kepemimpinan otoriter. Meski sampai sekarang tak seorangpun mampu menjelaskan dimana letak distorsi demokratisasi dan desentralisasi, atau kemana perginya sejumlah energi yang tadinya dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan yang mensejahterakan, adil dan sistem yang memberi apresiasi tertinggi bagi manusia dalam mengelola rasa dan karsa yang memberi martabat dan menjadikan bangsa ini berdaulat, sehingga menjadikan kita benar-benar mandiri. Mengapa demokrasi yang sedang diperagakan belum bisa mengangkat harga diri masyarakat. Adakah persoalan lain yang mengendalai demokratisasi di Indonesia, termasuk peran kultur dan fakta sejarah bangsa, mempengaruhi berjalannya sistem demokrasi yang diselenggarakan? Beberapa Fakta dan Gagasan Tulisan ini tidak berpretensi menjawab semua pertanyaan besar tadi. Namun paling tidak beberapa kenyataan yang diangkat diharapkan bisa menjadi inspirasi kita dalam mensikapi transisi politik yang memang harus segera diakhiri. Kerumitan persoalan dilihat dari pertalian tiga aktor utama, yakni pemerintah/negara (state), capital (modal), dan masyarakat sipil (civil society). Masing-masing aktor memiliki taktik dan sumberdaya yang berbeda dalam memainkan peran atau mencapai kepentingannya. Tapi pertarungan yang berlangsung membuat kita letih, tak punya nilai edukasi sama sekali, membuat kita kian sinis atas banyaknya pelanggaran terhadap cara bermain tanpa etika, liar dan sangat jelas bermaksud menciderai lawan. Memang menurut Aristoteles, politik itu adalah ibarat sebuah ”perang”. Dunia tanpa politik tentu saja tidak akan menarik sebab tidak ada perang (Lord dan O'Connor, eds., 1991:35). Tapi “perang” yang dibayangkan sesungguhnya adalah pertarungan antar-aktor yang menyuguhkan berbagai program dan visinya mampu membawa rakyat menjadi lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Ia mempertontonkan kepada khalayak bagaimana keunggulan sebuah strategi. Sehingga “perang” dalam proses politik menyajikan keindahan yang menjunjung tinggi aturan main dan etika permainan. Ia tidak hanya sekedar hiburan, tapi lebih menekankan nuansa pembelajaran yang menyadarkan. Transisi demokrasi dalam proses politik pasca reformasi di Indonesia tidak memperlihatkan “perang” seperti yang dibayangkan Aristoteles. Disadari atau tidak, kontestasi politik lokal lebih dikuasai oleh aktor luar dan struktur nasional, tak terkecuali aliran capital. Belum berjalannya demokratisasi di berbagai daerah, selain disebabkan minimnya pengetahuan, juga dikendalai oleh tidak adanya good will pemerintah dan lembaga-lembaga politik (parpol). Tampaknya penguasa lokal kurang senang bila rakyatnya melek politik atau sadar akan hak-haknya sebagai warga Negara. Kita ini kurang cerdas atau memang ada proses pembodohan, miskin atau sengaja dimiskinkan? Babak baru dalam berdemokrasi memberi peluang bagi rakyat di daerah menentukan sendiri masa depannya. Resonansi desentralisasi memang mengge- 62
Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X
ma dari istana negara hingga ke balai desa. Tapi sejauh ini, actor politik di tingkat lokal belum memahami esensi demokrasi. Mereka masih berkutat pada prosedur dan luput dari persoalan substansial tentang makna demokrasi. Tak sedikit rambu atau peraturan yang telah dibuat, termasuk aturan main tentang pemilu. Tapi coba amati, berbagai perangkat hukum itu tak lebih dari sekedar dominasi tafsir, ribut masalah redaksional, dan menjadi susah dioperasionalkan. Lebih tragis lagi, beberapa diantaranya ternyata hasil jiplakan. Pemilukada di tingkat lokal gagal menumbuhkan ekspektasi dan terbangunnya trust rakyat, baik terhadap pemerintahnya maupun terhadap para wakil rakyat (Daniel S. Lev, 1986:6). Ada logika yang kuat dari perilaku imitasi atau peniruan yang dilakukan dalam demokrasi lokal atas apa yang berlangsung di pentas nasional. Biasanya hal ini menyangkut politik simbolisme dalam melakukan komunikasi politik. Upaya publikasi dan iklan sesungguhnya melalui media massa dimaksudkan untuk memperkenalkan dan sebagai ajang sosialisasi. Oleh banyak orang awam hal ini dinilai bahwa yang bisa beriklan pasti punya banyak uang. Sehingga ia kemudian layak dipilih. Selain itu, rakyat tampaknya masih sangat senang dengan hangar-bingar kampanye dalam pemilukada. Mereka tak tahu bahwa ada efek yang luar biasa ketika suatu kampanye tidak disetting secara tepat. Aksi anarkhi dan kebrutalan tumpah ruah dalam aksi kolektif itu. Saat berada bersama kelompok mereka kehilangan kontrol individu, gampang sekali terhasut oleh tindakan spontan. Jadilah mereka ini korban berpikir kelompok. Fenomena ini menunjukkan kepada kita tentang peran struktur dan kultur yang sangat memberi warna dalam dinamika politik lokal. Politik merupakan sarana untuk mengempur akar persoalan yang selama ini memiskinkan rakyat (Theda Skocpol, 1997:9). Ketidakberdayaan masyarakat dijadikan alasan bagi aktor politik lokal untuk memuluskan perjuangan politiknya tanpa upaya yang berarti. Situasi di mana masyarakat berpikir linier dan pragmatis justeru dimanfaatkan secara pragmatis pula. Pola-pola politik semacam inilah yang kemudian mendistorsi makna substansial di arena politik lokal. Partai politik gagal memainkan peran edukasinya. Mereka masih belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rumahnya sendiri. Ruang pembelajaran politik di aras lokal berisikan pertunjukkan obral janji dan share kemunafikan. Anehnya masyarakat tak mau jera dan tetap senang bila dibodohi. Lihatlah wajah daerah dengan adanya pemilukada, baik sebelum ataupun pasca pemilukada. Keharmonisan relasi antarwarga diganggu oleh hangar-bingar pemilukada yang menyita energi yang tidak kecil jumlahnya (Galtung, 2003:17). Bagi banyak orang, hanya teman atau kerabatnyalah yang akan dipilih. Meski kenyataannya yang dipilih tak punya kapasitas, tapi gejala ini rasional menurut subjeknya. Alhasil, rakyat kemudian dipimpin atau diwakili oleh orang-orang yang tidak punya reputasi, tidak jelas latar belakang kariernya, dan tak memiliki kapasitas kepemimpinan. Akibatnya, selama lima tahun masyarakat di daerah terus-menerus mengalami ketidakpastian yang berujung pada lahirnya kultur politik baru dengan pondasi hanya bermaterikan kerikil-kerikil kecil. Realitas inilah yang mencerminkan keterpecahan sosial berkepanjangan akibat sentimen antarkelompok di waktu masa pemilu dulu (Bernard Yack, 1993:22). 63
Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X
Ketidakpastian arah pembangunan oleh pemerintah, atau perilaku para wakil rakyat – yang cuma bisa meniru, sering mengada-ada, dan tak punya kendali diri atas perannya – menimbulkan luka hati rakyat. Ironisnya, rasa kecewa rakyat hanya bisa diratapi tanpa bisa berbuat banyak. Masyarakat lokal cenderung memilih diam. Bagi kebanyakan penguasa lokal, membangun mall atau pusat-pusat perbelanjaan mewah lebih penting ketimbang investasi bidang pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Clive (1984:21), kapitalisme telah masuk kedaerah, menyebabkan watak materialis semakin dominan. Perilaku konsumtif dan pragmatis ternyata memang sudah menjadi tabiat penguasa, terutama lokal. Masyarakat dijauhkan dari kesadaran individunya dan dihadapkan dengan jenis suguhan cepat saji yang menjanjikan kepuasan. Anehnya, ternyata kita senang dengan hal-hal yang tidak berbelit-belit dan mengeluarkan keringat. Dulu, para petani kita bangun pagi hari, membawa nasi dan air putih dari rumah dan berjalan kaki menuju sawah atau ke ladang. Kini, yang dibawa mie instant dan air mineral kemasan pabrik. Mereka juga tak lagi mau bangun pagi sebab pergi ke sawah atau ladang pakai sepeda motor keluaran baru merk terkenal. Tak lagi dapat dibedakan antara need atau want, sulit dipisahkan antara yang hak dan yang menjadi kewajiban, tidak ada lagi rasa malu sebab sudah kalah oleh rasa “mau” yang menggebu. Sementara rakyat meratapi nasib, penguasa dan pemilik modal berpesta ria. Dalam satu dekade terakhir rakyat di daerah dipaksa mengkonsumsi sesuatu yang berjauhan dari kebutuhannya. Perilaku partai institusi partai dan para aktor politik tidak terukur dan liar. Peragaan konyol seperti itu kenyang kita saksikan di ruang publik. Alih-alih, ya kita sedang menari-nari dalam berdemokrasi. Kita tak sadar side effect yang muncul atas tindakan itu. Popularitas diyakini paling penting dalam mendongkrak dukungan politik. Kemampuan nalar dikesampingkan, jenjang pendidikan dinafikkan. Inilah pentas politik ala Indonesia; tak bertenaga dan kering cita rasa. Politik Lokal yang Original; Sebuah Gagasan Politik lokal seharusnya dijadikan arena dalam mengangkat martabat dan kedaulatan masyarakat lokal. Ia hendaknya lebih dipahami sebagai pintu masuk guna mewujudkan masa depan rakyat daerah yang memang sejak awal telah ketinggalan dibanding pusat. Desentralisasi memberi keleluasaan memadai kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik daerah untuk memikirkan nasib rakyat banyak. Sehingga perhelatan politik yang berlangsung di tingkat daerah bisa menjadi arena strategis untuk memilih wakil dan pemimpin yang tidak hanya mengutamakan sekelompok kecil manusia. Politik lokal lebih mendekatkan pemimpin dan rakyat. Sehingga ia harus diselenggarakan berdasarkan kultur dan kebutuhan daerah menggapai kemakmuran bersama. Harga diri rakyat lebih banyak ditentukan oleh apakah mereka bisa mengerti apa yang dimaksudkan pemimpinnya. Artinya, jika rakyat menderita hal itu pasti bukan karena keinginannya sendiri. Pemimpin dilarang menuduh bahwa rakyatlah yang susah diberi pemahaman 64
Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X
dan tak mau diajak maju. Diri menjadi terasa berharga bila memang punya nilai. Sebab hanya dengan begitu rakyat didaerah punya harga diri. Mereka harus bisa menghargai nilai hidup dikarenakan ada kemampuan untuk bebas dari segala bentuk ketidakberdayaan.
Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X
menghancurkan mekanisme komunal, dan menjadikan kita sangat individual. Lucunya lagi, banyak pihak kemudian yang menyesali derasnya reformasi, mengkambinghitamkan demokrasi. Diam-diam tapi lantang, banyak orang lalu berpikir romantisme; merindukan sistem lama yang sentralistik, mengagung-agungkan lagi kepemimpinan otoriter. Meski sampai sekarang tak seorangpun mampu menjelaskan dimana letak distorsi demokratisasi dan desentralisasi, atau kemana perginya sejumlah energi yang tadinya dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan yang mensejahterakan, adil dan sistem yang memberi apresiasi tertinggi bagi manusia dalam mengelola rasa dan karsa yang memberi martabat dan menjadikan bangsa ini berdaulat, sehingga menjadikan kita benar-benar mandiri. Mengapa demokrasi yang sedang diperagakan belum bisa mengangkat harga diri masyarakat. Adakah persoalan lain yang mengendalai demokratisasi di Indonesia, termasuk peran kultur dan fakta sejarah bangsa, mempengaruhi berjalannya sistem demokrasi yang diselenggarakan? Beberapa Fakta dan Gagasan Tulisan ini tidak berpretensi menjawab semua pertanyaan besar tadi. Namun paling tidak beberapa kenyataan yang diangkat diharapkan bisa menjadi inspirasi kita dalam mensikapi transisi politik yang memang harus segera diakhiri. Kerumitan persoalan dilihat dari pertalian tiga aktor utama, yakni pemerintah/negara (state), capital (modal), dan masyarakat sipil (civil society). Masing-masing aktor memiliki taktik dan sumberdaya yang berbeda dalam memainkan peran atau mencapai kepentingannya. Tapi pertarungan yang berlangsung membuat kita letih, tak punya nilai edukasi sama sekali, membuat kita kian sinis atas banyaknya pelanggaran terhadap cara bermain tanpa etika, liar dan sangat jelas bermaksud menciderai lawan. Memang menurut Aristoteles, politik itu adalah ibarat sebuah ”perang”. Dunia tanpa politik tentu saja tidak akan menarik sebab tidak ada perang (Lord dan O'Connor, eds., 1991:35). Tapi “perang” yang dibayangkan sesungguhnya adalah pertarungan antar-aktor yang menyuguhkan berbagai program dan visinya mampu membawa rakyat menjadi lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Ia mempertontonkan kepada khalayak bagaimana keunggulan sebuah strategi. Sehingga “perang” dalam proses politik menyajikan keindahan yang menjunjung tinggi aturan main dan etika permainan. Ia tidak hanya sekedar hiburan, tapi lebih menekankan nuansa pembelajaran yang menyadarkan. Transisi demokrasi dalam proses politik pasca reformasi di Indonesia tidak memperlihatkan “perang” seperti yang dibayangkan Aristoteles. Disadari atau tidak, kontestasi politik lokal lebih dikuasai oleh aktor luar dan struktur nasional, tak terkecuali aliran capital. Belum berjalannya demokratisasi di berbagai daerah, selain disebabkan minimnya pengetahuan, juga dikendalai oleh tidak adanya good will pemerintah dan lembaga-lembaga politik (parpol). Tampaknya penguasa lokal kurang senang bila rakyatnya melek politik atau sadar akan hak-haknya sebagai warga Negara. Kita ini kurang cerdas atau memang ada proses pembodohan, miskin atau sengaja dimiskinkan? Babak baru dalam berdemokrasi memberi peluang bagi rakyat di daerah menentukan sendiri masa depannya. Resonansi desentralisasi memang mengge- 62
Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X
ma dari istana negara hingga ke balai desa. Tapi sejauh ini, actor politik di tingkat lokal belum memahami esensi demokrasi. Mereka masih berkutat pada prosedur dan luput dari persoalan substansial tentang makna demokrasi. Tak sedikit rambu atau peraturan yang telah dibuat, termasuk aturan main tentang pemilu. Tapi coba amati, berbagai perangkat hukum itu tak lebih dari sekedar dominasi tafsir, ribut masalah redaksional, dan menjadi susah dioperasionalkan. Lebih tragis lagi, beberapa diantaranya ternyata hasil jiplakan. Pemilukada di tingkat lokal gagal menumbuhkan ekspektasi dan terbangunnya trust rakyat, baik terhadap pemerintahnya maupun terhadap para wakil rakyat (Daniel S. Lev, 1986:6). Ada logika yang kuat dari perilaku imitasi atau peniruan yang dilakukan dalam demokrasi lokal atas apa yang berlangsung di pentas nasional. Biasanya hal ini menyangkut politik simbolisme dalam melakukan komunikasi politik. Upaya publikasi dan iklan sesungguhnya melalui media massa dimaksudkan untuk memperkenalkan dan sebagai ajang sosialisasi. Oleh banyak orang awam hal ini dinilai bahwa yang bisa beriklan pasti punya banyak uang. Sehingga ia kemudian layak dipilih. Selain itu, rakyat tampaknya masih sangat senang dengan hangar-bingar kampanye dalam pemilukada. Mereka tak tahu bahwa ada efek yang luar biasa ketika suatu kampanye tidak disetting secara tepat. Aksi anarkhi dan kebrutalan tumpah ruah dalam aksi kolektif itu. Saat berada bersama kelompok mereka kehilangan kontrol individu, gampang sekali terhasut oleh tindakan spontan. Jadilah mereka ini korban berpikir kelompok. Fenomena ini menunjukkan kepada kita tentang peran struktur dan kultur yang sangat memberi warna dalam dinamika politik lokal. Politik merupakan sarana untuk mengempur akar persoalan yang selama ini memiskinkan rakyat (Theda Skocpol, 1997:9). Ketidakberdayaan masyarakat dijadikan alasan bagi aktor politik lokal untuk memuluskan perjuangan politiknya tanpa upaya yang berarti. Situasi di mana masyarakat berpikir linier dan pragmatis justeru dimanfaatkan secara pragmatis pula. Pola-pola politik semacam inilah yang kemudian mendistorsi makna substansial di arena politik lokal. Partai politik gagal memainkan peran edukasinya. Mereka masih belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rumahnya sendiri. Ruang pembelajaran politik di aras lokal berisikan pertunjukkan obral janji dan share kemunafikan. Anehnya masyarakat tak mau jera dan tetap senang bila dibodohi. Lihatlah wajah daerah dengan adanya pemilukada, baik sebelum ataupun pasca pemilukada. Keharmonisan relasi antarwarga diganggu oleh hangar-bingar pemilukada yang menyita energi yang tidak kecil jumlahnya (Galtung, 2003:17). Bagi banyak orang, hanya teman atau kerabatnyalah yang akan dipilih. Meski kenyataannya yang dipilih tak punya kapasitas, tapi gejala ini rasional menurut subjeknya. Alhasil, rakyat kemudian dipimpin atau diwakili oleh orang-orang yang tidak punya reputasi, tidak jelas latar belakang kariernya, dan tak memiliki kapasitas kepemimpinan. Akibatnya, selama lima tahun masyarakat di daerah terus-menerus mengalami ketidakpastian yang berujung pada lahirnya kultur politik baru dengan pondasi hanya bermaterikan kerikil-kerikil kecil. Realitas inilah yang mencerminkan keterpecahan sosial berkepanjangan akibat sentimen antarkelompok di waktu masa pemilu dulu (Bernard Yack, 1993:22). 63
Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X
Ketidakpastian arah pembangunan oleh pemerintah, atau perilaku para wakil rakyat – yang cuma bisa meniru, sering mengada-ada, dan tak punya kendali diri atas perannya – menimbulkan luka hati rakyat. Ironisnya, rasa kecewa rakyat hanya bisa diratapi tanpa bisa berbuat banyak. Masyarakat lokal cenderung memilih diam. Bagi kebanyakan penguasa lokal, membangun mall atau pusat-pusat perbelanjaan mewah lebih penting ketimbang investasi bidang pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Clive (1984:21), kapitalisme telah masuk kedaerah, menyebabkan watak materialis semakin dominan. Perilaku konsumtif dan pragmatis ternyata memang sudah menjadi tabiat penguasa, terutama lokal. Masyarakat dijauhkan dari kesadaran individunya dan dihadapkan dengan jenis suguhan cepat saji yang menjanjikan kepuasan. Anehnya, ternyata kita senang dengan hal-hal yang tidak berbelit-belit dan mengeluarkan keringat. Dulu, para petani kita bangun pagi hari, membawa nasi dan air putih dari rumah dan berjalan kaki menuju sawah atau ke ladang. Kini, yang dibawa mie instant dan air mineral kemasan pabrik. Mereka juga tak lagi mau bangun pagi sebab pergi ke sawah atau ladang pakai sepeda motor keluaran baru merk terkenal. Tak lagi dapat dibedakan antara need atau want, sulit dipisahkan antara yang hak dan yang menjadi kewajiban, tidak ada lagi rasa malu sebab sudah kalah oleh rasa “mau” yang menggebu. Sementara rakyat meratapi nasib, penguasa dan pemilik modal berpesta ria. Dalam satu dekade terakhir rakyat di daerah dipaksa mengkonsumsi sesuatu yang berjauhan dari kebutuhannya. Perilaku partai institusi partai dan para aktor politik tidak terukur dan liar. Peragaan konyol seperti itu kenyang kita saksikan di ruang publik. Alih-alih, ya kita sedang menari-nari dalam berdemokrasi. Kita tak sadar side effect yang muncul atas tindakan itu. Popularitas diyakini paling penting dalam mendongkrak dukungan politik. Kemampuan nalar dikesampingkan, jenjang pendidikan dinafikkan. Inilah pentas politik ala Indonesia; tak bertenaga dan kering cita rasa. Politik Lokal yang Original; Sebuah Gagasan Politik lokal seharusnya dijadikan arena dalam mengangkat martabat dan kedaulatan masyarakat lokal. Ia hendaknya lebih dipahami sebagai pintu masuk guna mewujudkan masa depan rakyat daerah yang memang sejak awal telah ketinggalan dibanding pusat. Desentralisasi memberi keleluasaan memadai kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik daerah untuk memikirkan nasib rakyat banyak. Sehingga perhelatan politik yang berlangsung di tingkat daerah bisa menjadi arena strategis untuk memilih wakil dan pemimpin yang tidak hanya mengutamakan sekelompok kecil manusia. Politik lokal lebih mendekatkan pemimpin dan rakyat. Sehingga ia harus diselenggarakan berdasarkan kultur dan kebutuhan daerah menggapai kemakmuran bersama. Harga diri rakyat lebih banyak ditentukan oleh apakah mereka bisa mengerti apa yang dimaksudkan pemimpinnya. Artinya, jika rakyat menderita hal itu pasti bukan karena keinginannya sendiri. Pemimpin dilarang menuduh bahwa rakyatlah yang susah diberi pemahaman 64
Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X
dan tak mau diajak maju. Diri menjadi terasa berharga bila memang punya nilai. Sebab hanya dengan begitu rakyat didaerah punya harga diri. Mereka harus bisa menghargai nilai hidup dikarenakan ada kemampuan untuk bebas dari segala bentuk ketidakberdayaan.
Penutup
Ke depan, daerah harus segera berbenah menyusun dalam memaknai demokrasi yang memang bisa menaikkan harga diri masyarakat lokal, menikmati potensi yang mereka miliki dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia dan semesta alam (Ifdhal Kasim dkk., 2001 : 11). Harus juga dipertimbangkan tentang peluang kerjasama regional antardaerah dengan melihat karakter dan kebutuhan bersama. Nilai-nilai dasar seperti itu akan memberi kesegaran baru dalam dinamika politik lokal. Ia tidak sekedar ritual belaka, tetapi ada nilai dan kepentingan yang memang layak diperjuangkan di arena politik yang demokratis. Semua sangat bergantung pada pilihan. Jadi jangan salah pilih.
Daftar Pustaka
Carnes, Lord and David O'Connor, eds. 1991. Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science. California: Berkeley University Press. Galtung, Johan. 2003. Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban. Surabaya: Pustaka Eureka. Hamilton, Clive. 1984. Class and Industrialization in South Korea. IDS Bulletin, Vol. 5, No. 2. Kasim, Idhal dkk. 2001. Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Jakarta: ELSAM. Lev, Daniel S. 1986. The Ttransition To Guided Democrazy, Indonesian Politics, 1957-1959. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University. Skocpol, Theda. 1997. State and Social Revolution. New York: Cambridge University Press. Yack, Bernard. 1993. The Problems of a Political Animal: Community, Justice, and Conflict in Aristotelian Political Thought, California: Berkeley University Press. 65
Tidak ada komentar:
Posting Komentar