Implementasi Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah

Volume 2, Nomor 3, Juni 2009 ISSN: 1979 – 0899XX

Implementasi Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah
Oleh: Herni Ramayanti

Abstract
The region autonomy, demanded local government character to give welfare for society with supply public service very wanted. Paradigm reshuffle from good government aim good governance (local governance), will involve connection between local government with society in government activity/affair. The good governance must there balance between public, private and social or society. There by region autonomy not only in central government authority capitulation limitation to region, but more than that is region autonomy is authority capitulation to society. Related to this matter, questio furthermore how does character with government in supply public service that involve participation private and society.
Key words: Public service, autonomy region, government
Pendahuluan
Di Indonesia istilah lokal gorvenance berarti pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah. Pemerintah daerah diselenggarakan oleh kepala daerah selaku penyelenggara pemerintah daerah tertinggi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan fungsi policy making dan police execuring dengan menggunakan perangkat birokrasi lokal. Dalam hal yang menyangkut public service dilaksanakan oleh dinas dan BUMD. Public service memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan Holtham: (a) Secara umum tidak dapat memilih pelanggan; (b) Peranannya dibatasi Undang-Undang; (c) Konflik/permasalahan politik kelembagaan; (d) Kompleksitas pertanggung jawaban; (e) Sangat terbuka pada sistem keamanan; (f) Setiap kuatifitas harus beralasan, dan; (g) Tujuan sulit untuk diukur.
Dengan karakteristik demikian, pelayanan publik membutuhkan organisasi yang berbeda dengan organisasi yang dapat memilih konsumennya secara selektif. Setiap kenaikan harga atas suatu public service harus dibicarakan dahulu dan mendapat persetujuan dari legeslatif. Terdapat public service yang seperti penyediaan air bersih, listrik infrastruktur dan sebagainya tidak sepenuhnya barang.
Seperti penyediaan air bersih, listrik, infrastrukur dan sebagainya tidak sepenuhnya dapat diserahkan berdasarkan mekanisme pasar. Akan terdapat kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses public services bila diserahkan kepada provat/swasta. Gejala ini disebut denggan kegagalan pasar (market vailure). Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan upaya memberikan pemerataan terhadap akses public services pemerintah melakukan intervensi dengan menyediakan public goods dengan dua karakteristik, yaitu (1) ”non-exludability” dan (2) non-rivalry comsuption. Dengan demikan pihak swasta tidak bersedia menghasilkan barang publik (murni), maka pemerintahlah yang harus menyediakan agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Intervensi pemerintah akan lebih menonjol diwilayah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan yang tuntutan akan public services sangat tinggi kenyataan yang tak terhindarkan adalah pergeseran barang jasa menjadi barang privat. Sebagai contoh permasalahan kebakaran diperkotaan menjadi sangat penting dan menjelma menjadi salah satu public services. Fenomena tersebut menunjukkan adanya government growt. Pertumbuhan beban pemerintah bukan saja

 Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNBARA


more in pdf