Kisruh DPT dalam Pilpres 2009: Studi Analisis Isi Pada Suratkabar Nasional dan Lokal

Volume. 2, No. 3, Juni 2009 ISSN: 1979– 0899X

Kisruh DPT dalam Pilpres 2009:
Studi Analisis Isi Pada Suratkabar Nasional dan Lokal
Oleh: Habib Muhsin

Abstract
General Election Commission (KPU) as general election organizer has duty and authority in practising president and vice president election at 8 June 2009 in Indonesia. One of the phenomenon in general election of president and vice president at that time is the conflict List of Voters Permanent (Daftar Pemilih Tetap/DPT) . This study describes DPT problems by national and local newspapers in Indonesia. The objectives of this study are directed to know the content conflict of DPT news in local and national newspapers. These findings of content analysis conducted in this study indicate the conflict of DPT influence negative quality in general election of presiden and vice president 2009.
Key words: Election, voters, newspapers, conflict
Pendahuluan
Reformasi bidang politik di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang cukup fundamental dalam ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu klausul dalam amandemen konstitusi tersebut ialah bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu sejak pemilu tahun 2004 dan kemudian pemilu 2009 rakyat Indonesia menyaksikan dan mengalami pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang dipilih secara langsung.
Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Penyelenggaraan pemilu secara reguler lima tahunan merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung, dan sekaligus sebagai sarana kontrol dan evaluasi politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggaraan negara pada masa lalu dan masa datang.
Makna pilpres yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai mekanisme pergantian kekuasaan (pemerintah) berdasarkan regulasi, norma, dan etika, sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab. Institusi pemilu merupakan produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan. Dalam sejarah demokrasi, pemilu yang teratur merupakan cara damai dalam mengganti pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum menghindarkan penggunaan kekerasan berdarah dalam menggantikan pemerintah berkuasa yang sudah tidak lagi dikehendaki rakyat.

more in pdf